Target Indonesia untuk Pemulihan 71.000 Sekolah pada 2026

Target Pemerintah untuk Pemulihan Sekolah hingga 71.000 satuan pendidikan menjadi salah satu agenda publik paling menentukan bagi masa depan Pendidikan di Indonesia. Bukan sekadar angka, rencana ini mencerminkan perubahan cara negara memandang ruang kelas: bukan hanya tempat belajar, melainkan fondasi keselamatan, kesehatan, dan kesempatan sosial. Di berbagai daerah, masih ada siswa yang belajar tanpa meja-kursi layak, atau terpaksa berbagi ruang karena bangunan retak dan atap bocor. Ketika bencana menambah daftar kerusakan—banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang—persoalan Infrastruktur Sekolah menjadi urusan mendesak yang tak bisa ditunda sampai “anggaran memungkinkan”. Karena itu, Target 2026 memadukan dua pendekatan: percepatan perbaikan fisik berskala besar dan skema penanganan darurat agar Pembelajaran tidak terhenti.

Di lapangan, cerita keluarga “Bu Rini” (tokoh fiktif) di pinggiran Sumatra memperlihatkan dampaknya. Anak beliau sempat belajar di lantai karena perabot rusak terseret banjir, sementara guru berjuang menjaga ritme sekolah meski fasilitas belum pulih. Bagi mereka, bantuan bukan soal seragam baru, melainkan rasa aman untuk kembali ke kelas. Program revitalisasi—termasuk skema swakelola yang melibatkan sekolah dan warga sekitar—juga membuka ruang perputaran ekonomi lokal. Dalam konteks itulah, agenda Pemerintah untuk memperbaiki Sarana Pendidikan lewat Pembangunan Sekolah menjadi isu yang menyentuh banyak sisi: kebijakan anggaran, tata kelola, mitigasi bencana, sampai psikososial anak. Di bagian-bagian berikut, tiap aspek dibahas tuntas sebagai potongan puzzle yang harus saling mengunci agar target besar ini tidak berhenti sebagai rencana.

En bref

• Target 2026: revitalisasi bisa mencapai 71.000 Sekolah jika penambahan kuota dari Presiden terealisasi, melampaui pagu awal yang disetujui DPR.
• Realisasi 2025: sekitar 16.170 satuan pendidikan ditangani dengan anggaran Rp16,9 triliun, mayoritas pekerjaan sudah selesai dan dituntaskan bertahap hingga akhir Januari.
• Kerusakan akibat bencana: ada sekitar 4.000 satuan pendidikan rusak dari ringan hingga berat, bahkan sebagian hilang terbawa banjir.
• Prioritas: sekolah terdampak bencana menjadi fokus utama dalam alokasi awal, sedangkan tambahan kuota diarahkan untuk wilayah lain.
• Tata kelola: skema swakelola dinilai lebih cepat, akuntabel, dan menggerakkan ekonomi lokal karena menyerap tenaga kerja sekitar.

Target 2026 Pemulihan 71.000 Sekolah: peta kebijakan dan logika percepatan

Ketika Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Pemerintah mengincar revitalisasi hingga 71.000 satuan pendidikan, pesan yang muncul bukan sekadar optimisme, melainkan pengakuan bahwa backlog perbaikan Infrastruktur Sekolah sudah terlalu lama menumpuk. Secara kebijakan, angka itu lahir dari dua lapis keputusan. Lapisan pertama adalah pagu awal yang disepakati parlemen: sekitar Rp11 triliun untuk kurang lebih 11.700 sekolah. Lapisan kedua adalah arahan Presiden untuk menambah kuota secara signifikan—disebutkan bisa sampai minimal 60.000 sekolah tambahan—sehingga total berpotensi menyentuh 71.000 unit. Kombinasi ini menunjukkan strategi “mengamankan basis, lalu melompat” agar program tidak tersandera proses penganggaran yang panjang.

Namun, mengapa percepatan sebesar itu dianggap realistis? Salah satu jawabannya ada pada pengalaman tahun sebelumnya. Pada 2025, kementerian mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk menangani sekitar 16.170 satuan pendidikan. Dalam sebuah peresmian sekolah penerima bantuan di Tangerang Selatan pada pertengahan Januari, disebutkan bahwa mayoritas pekerjaan sudah tuntas dan sisanya diselesaikan bertahap hingga akhir Januari. Bagi perencana kebijakan, capaian tersebut menjadi bukti kapasitas eksekusi: model kerja, mekanisme verifikasi, dan rantai pasok material sudah “teruji”. Pertanyaannya lalu bergeser: bagaimana memperbesar skala tanpa menurunkan kualitas?

Di sinilah pentingnya membedakan revitalisasi dari perbaikan kecil. Program ini menarget sekolah dengan kerusakan yang mengganggu keselamatan dan kelayakan belajar, bukan sekadar pengecatan atau perbaikan ringan yang bisa ditangani melalui skema rutin seperti dana operasional sekolah. Logika kebijakannya jelas: sumber daya terbatas harus diarahkan ke titik paling kritis terlebih dahulu. Jika atap rawan roboh atau ruang kelas tidak bisa dipakai saat hujan, maka dampaknya langsung pada Pembelajaran dan risiko keselamatan anak.

Untuk membuat target besar lebih terukur, Pemerintah biasanya memecahnya menjadi tahapan: pemetaan kerusakan, penetapan prioritas, penyaluran dana, pelaksanaan pekerjaan, lalu audit dan serah terima. Tahap pemetaan kerap memanfaatkan laporan daerah, verifikasi lapangan, serta data kondisi bangunan. Dalam praktiknya, sebuah SD di daerah pesisir misalnya bisa masuk kategori “rusak sedang” karena lantai dan dindingnya retak, tetapi naik prioritas jika berada di zona banjir tahunan. Dengan demikian, prioritas bukan hanya soal tingkat kerusakan, melainkan juga soal risiko berulang dan jumlah siswa terdampak.

Di tengah dorongan percepatan, ada pertimbangan penting lain: pemerataan. Wilayah yang selama ini sulit dijangkau—kepulauan kecil, pedalaman, atau daerah perbatasan—sering tertinggal karena ongkos logistik tinggi. Bila target 71.000 diterjemahkan semata sebagai “sebanyak mungkin unit”, maka ada risiko sekolah di wilayah mahal logistik kalah bersaing dengan proyek yang lebih mudah. Karena itu, peta kebijakan yang matang perlu memasukkan komponen afirmasi: kuota khusus untuk daerah tertentu, atau pembiayaan tambahan untuk transportasi bahan bangunan. Insight akhirnya sederhana: Pemulihan Sekolah berskala nasional tidak cukup dengan angka besar; ia butuh arsitektur keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran revitalisasi dan skema swakelola: akuntabilitas, kualitas, dan dampak ekonomi lokal

Perdebatan publik sering berhenti pada besaran angka, padahal desain pembelanjaan menentukan hasil akhir. Dalam konteks Pembangunan Sekolah, dua komponen paling sensitif adalah mekanisme penyaluran dan model pelaksanaan. Pernyataan bahwa skema swakelola dinilai lebih efisien, cepat, berkualitas, dan akuntabel memberi sinyal: kementerian ingin mengurangi mata rantai yang rawan pembengkakan biaya dan keterlambatan. Dalam swakelola, sekolah bersama komite dan warga setempat mengelola pelaksanaan sesuai pedoman, dengan pengawasan yang jelas. Ini bukan berarti tanpa risiko, tetapi membuka kesempatan kontrol sosial lebih dekat.

Bayangkan kasus SMP “Harapan Jaya” (fiktif) di Tangerang Raya. Ketika dana revitalisasi turun, kepala sekolah mengundang komite, tokoh masyarakat, serta perwakilan orang tua untuk menyepakati rencana kerja: ruang kelas mana yang didahulukan, bagaimana jadwal kerja agar tidak mengganggu jam belajar, dan siapa pemasok material lokal yang memenuhi standar. Karena pekerja diambil dari lingkungan sekitar, warga punya insentif menjaga kualitas—mereka akan menggunakan bangunan itu untuk bertahun-tahun. Di sisi lain, ada tuntutan administrasi: kuitansi, dokumentasi foto, dan laporan kemajuan harus rapi agar audit tidak menjadi masalah.

Di tingkat makro, efek ekonomi lokal sering luput dibahas. Padahal, ketika sekolah mengerjakan sendiri dan menyerap tenaga kerja sekitar, program revitalisasi berperan sebagai stimulus. Tukang, kuli angkut, toko material, hingga warung makan di sekitar lokasi ikut merasakan dampaknya. Keterkaitan ini relevan terutama untuk wilayah pascabencana, ketika banyak keluarga kehilangan pendapatan. Konteks tersebut selaras dengan pembahasan pemulihan ekonomi di daerah terdampak yang kerap disorot media lokal, misalnya melalui laporan pemulihan ekonomi UMKM di Sumatra yang menekankan pentingnya proyek-proyek publik sebagai penggerak permintaan.

Meski demikian, swakelola bukan obat mujarab untuk semua. Ia menuntut kapasitas manajerial sekolah: memahami RAB, mengatur jadwal, dan memastikan standar keselamatan kerja. Karena itu, pendampingan teknis menjadi kunci. Pemerintah daerah dapat menugaskan tenaga teknis untuk memastikan gambar kerja dan spesifikasi material dipatuhi. Jika tidak, risiko kualitas menurun dan bangunan cepat rusak kembali. Dalam proyek fisik, “murah di depan” bisa menjadi “mahal di belakang” bila perawatan dan perbaikan berulang.

Untuk memperjelas bagaimana angka-angka anggaran dan target saling terkait, berikut ringkasan perbandingan yang sering digunakan dalam analisis kebijakan. Tabel ini tidak hanya menunjukkan besaran dana, tetapi juga menggarisbawahi lompatan skala yang sedang dikejar dalam Target 2026.

Di lapangan, akuntabilitas bukan hanya soal audit keuangan, tetapi juga keterbukaan informasi. Papan proyek, jadwal pekerjaan, dan kanal pengaduan memberi ruang bagi orang tua untuk bertanya: mengapa toilet belum selesai, mengapa kualitas lantai berbeda antar kelas, atau mengapa ruang perpustakaan belum tersentuh. Ketika transparansi berjalan, legitimasi program meningkat. Insight akhirnya: anggaran besar baru menjadi perubahan nyata ketika model belanja mendorong kualitas, kontrol, dan manfaat ekonomi setempat secara bersamaan.

Di bagian berikut, persoalan menjadi lebih kompleks karena melibatkan kerusakan masif akibat bencana dan kebutuhan menjaga sekolah tetap berjalan ketika bangunan belum pulih.

Pemulihan Sekolah pascabencana: 4.000 sekolah rusak, sekolah darurat, dan kurikulum pemulihan

Bencana mengubah persoalan Sarana Pendidikan dari proyek pembangunan menjadi misi kemanusiaan. Ketika ada sekitar 4.000 satuan pendidikan mengalami kerusakan ringan hingga berat—bahkan sebagian dilaporkan hilang terseret banjir—prioritas tidak lagi hanya “memperbaiki gedung”, tetapi memastikan anak tetap belajar dengan aman. Di wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sekolah bisa menjadi posko sementara, gudang logistik, atau justru ikut terdampak sehingga tak bisa digunakan. Laporan-laporan mengenai sekolah rusak akibat banjir juga banyak dipotret, misalnya melalui rangkuman sekolah rusak banjir di Sumatra yang menggambarkan bagaimana fasilitas pendidikan menjadi salah satu layanan publik yang paling cepat terasa dampaknya.

Dalam situasi seperti itu, Kemendikdasmen menyiapkan skema berlapis. Tahap pertama adalah sekolah darurat menggunakan tenda dengan batas waktu maksimal sekitar tiga bulan. Tahap ini berfungsi sebagai “jembatan” agar ritme Pembelajaran tidak putus total. Tantangannya, tenda harus memenuhi standar minimum: ventilasi, penerangan, dan pengaturan ruang agar anak tidak kepanasan serta tetap bisa fokus. Pada tahap kedua, dibangun ruang semi permanen yang lebih stabil sebelum masuk ke rekonstruksi permanen. Pola bertahap ini penting karena rekonstruksi penuh membutuhkan desain, pengadaan, dan waktu yang lebih panjang.

Namun, memindahkan kelas ke tenda saja tidak cukup. Anak-anak yang mengalami banjir atau kehilangan rumah sering menghadapi trauma: mudah kaget, sulit konsentrasi, atau takut hujan turun. Karena itu, perhatian pada aspek psikologis menjadi bagian dari strategi. Kemendikdasmen bekerja sama dengan berbagai pihak—di antaranya organisasi profesi psikologi, lembaga kebencanaan berbasis masyarakat, PMI, serta kelompok relawan—untuk menyediakan layanan psikososial. Pendampingan sejak hari-hari awal setelah musibah membantu memulihkan rasa aman. Seorang guru yang biasanya mengajar matematika, misalnya, perlu dilatih melakukan aktivitas sederhana: latihan napas, permainan kelompok, atau sesi bercerita agar kelas kembali “hidup”.

Di level kurikulum, kementerian menyusun kurikulum darurat untuk masa pemulihan. Intinya adalah fleksibilitas: fokus pada kompetensi esensial, mengurangi beban tugas, dan menyesuaikan evaluasi. Bila ruang belajar terbatas dan waktu mengajar berkurang, memaksakan target yang sama seperti kondisi normal justru membuat anak tertinggal secara mental. Kurikulum pemulihan juga memberi ruang untuk pendidikan kebencanaan: membaca peta risiko, latihan evakuasi, dan pemahaman dasar cuaca. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi membangun literasi keselamatan sejak dini.

Tokoh “Bu Rini” tadi bisa menjadi cermin. Saat sekolah anaknya pindah ke ruang semi permanen, gurunya mengubah metode mengajar: lebih banyak diskusi kelompok kecil, praktik membaca dengan suara pelan, dan jadwal belajar yang diselingi aktivitas motorik. Pertanyaannya, bukankah ini justru kesempatan memperbaiki cara mengajar? Di banyak kasus, bencana memaksa inovasi. Ketika ruang kelas tak ideal, guru terdorong menggunakan alat sederhana, memanfaatkan halaman, atau mengundang relawan untuk sesi literasi. Insight akhirnya: pemulihan pascabencana yang baik bukan hanya mengembalikan gedung, tetapi mengembalikan keberanian anak untuk belajar.

Prioritas revitalisasi 2026: sekolah rusak berat, wilayah terdampak, dan batas peran dana operasional

Ketika Mendikdasmen menegaskan bahwa sekolah terdampak bencana menjadi prioritas utama revitalisasi, itu sekaligus menjawab pertanyaan publik tentang “siapa yang didahulukan”. Dari alokasi awal sekitar 11 ribu sekolah yang sudah disetujui, prioritas diarahkan ke daerah terdampak. Tambahan kuota—jika terealisasi—baru memperluas cakupan ke wilayah lain. Strategi ini masuk akal karena kerusakan akibat bencana sering bersifat mendadak dan menghapus layanan publik dalam hitungan jam. Sementara itu, sekolah yang rusak menahun membutuhkan perencanaan, tetapi risikonya relatif lebih dapat diprediksi.

Agar prioritas tidak menimbulkan kecemburuan, perlu kriteria yang bisa dijelaskan. Umumnya, kriteria meliputi tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat), risiko keselamatan, jumlah siswa terdampak, serta faktor lingkungan seperti rawan banjir atau longsor. Misalnya, sebuah SMA dengan kerusakan sedang tetapi berada di jalur banjir tahunan bisa dinaikkan prioritas karena setiap musim hujan aktivitas belajar terhenti. Dalam kerangka Infrastruktur Sekolah, pendekatan berbasis risiko memberi manfaat jangka panjang: perbaikan tidak sekadar menambal, tetapi mengurangi potensi kerusakan ulang.

Penegasan lain yang penting adalah batas peran dana operasional sekolah. Revitalisasi difokuskan pada kerusakan yang tidak layak ditangani melalui dana rutin. Artinya, jika problemnya hanya keran bocor atau cat mengelupas, itu seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme sekolah. Tetapi bila struktur bangunan bermasalah, instalasi listrik tidak aman, atau sanitasi harus dibangun ulang, maka dibutuhkan program khusus. Pembedaan ini membantu menjaga konsistensi kebijakan dan mencegah program revitalisasi “habis” untuk pekerjaan kosmetik.

Di tingkat komunitas, prioritas juga perlu disertai komunikasi publik yang rapi. Ketika orang tua memahami bahwa sekolah A didahulukan karena rawan runtuh, sedangkan sekolah B menunggu karena kerusakannya ringan, ketegangan sosial berkurang. Di beberapa daerah pascabencana, bantuan juga menyentuh kebutuhan dasar siswa yang kehilangan perlengkapan belajar. Rujukan informasi bantuan lapangan seperti bantuan untuk Aceh Tamiang saat banjir memperlihatkan bahwa pemulihan layanan pendidikan sering berjalan paralel dengan distribusi bantuan keluarga, karena keduanya saling terkait.

Contoh konkret bisa dilihat dari Tangerang Raya, yang pada periode sebelumnya memiliki sekitar 100 satuan pendidikan selesai direvitalisasi, mencakup berbagai jenjang: PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga PKBM. Variasi ini menunjukkan bahwa “sekolah” tidak tunggal; kebutuhan infrastruktur berbeda-beda. SLB membutuhkan aksesibilitas dan ruang terapi, SMK membutuhkan bengkel praktik yang aman, PKBM memerlukan ruang belajar fleksibel bagi warga belajar. Dengan kata lain, kebijakan prioritas harus cukup lentur untuk merespons kebutuhan spesifik, bukan sekadar menghitung jumlah bangunan.

Pada akhirnya, prioritas adalah seni mengelola keterbatasan. Ketika Pemerintah menetapkan fokus pada sekolah rusak dan terdampak, ia sedang mengatakan bahwa keselamatan anak dan kontinuitas belajar berada di urutan pertama. Insight akhirnya: program yang adil bukan yang membuat semua orang senang sekaligus, melainkan yang kriteria dan dampaknya bisa diuji oleh publik.

Berikutnya, tantangan terbesar adalah menjaga mutu hasil revitalisasi: bagaimana memastikan bangunan lebih aman, tahan risiko, dan benar-benar mendukung proses belajar modern.

Mutu hasil revitalisasi Infrastruktur Sekolah: standar keselamatan, desain belajar, dan kesiapan menuju 2029

Ketika target besar digulirkan, pertanyaan yang menentukan bukan lagi “berapa banyak sekolah diperbaiki”, melainkan “seberapa layak sekolah itu setelah diperbaiki”. Mutu Infrastruktur Sekolah tidak berhenti pada dinding yang berdiri tegak; ia menyangkut pencahayaan, sirkulasi udara, sanitasi, akses air bersih, keamanan listrik, hingga aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam praktiknya, ruang kelas yang terlalu gelap membuat anak cepat lelah, sementara ventilasi buruk meningkatkan risiko penyakit. Karena itu, revitalisasi yang baik harus menautkan pekerjaan fisik dengan dampak langsung pada kualitas Pembelajaran.

Standar keselamatan menjadi titik awal. Sekolah di wilayah rawan gempa memerlukan penguatan struktur; sekolah di kawasan banjir membutuhkan elevasi lantai, drainase memadai, dan material yang lebih tahan lembap. Sekolah yang atapnya sering terbang tertiup angin memerlukan sistem rangka yang lebih kokoh. Di banyak tempat, perbaikan masa lalu kerap bersifat tambal sulam—mengganti genteng tanpa memperbaiki rangka, atau menutup retak tanpa mengecek fondasi. Program revitalisasi skala besar memberi kesempatan untuk memutus siklus itu: memperbaiki akar masalah, bukan gejalanya.

Di sisi desain belajar, kebutuhan sekolah kini lebih kompleks. Ruang perpustakaan dan pojok baca, toilet yang ramah anak, tempat cuci tangan, serta area bermain yang aman menjadi bagian dari Sarana Pendidikan yang mendukung kebiasaan baik. Untuk jenjang tertentu, ruang praktik dan laboratorium menuntut standar khusus. SMK, misalnya, memerlukan ventilasi bengkel, tata letak alat, dan sistem keamanan kerja yang melindungi siswa. Jika revitalisasi hanya membangun kelas tanpa memikirkan ruang praktik, maka sekolah kehilangan rohnya: pembelajaran vokasi yang relevan dengan dunia kerja.

Pada tataran implementasi, kontrol kualitas perlu dijaga sejak awal. Sekolah dan komite bisa menggunakan daftar periksa sederhana: apakah spesifikasi material sesuai, apakah drainase berfungsi saat hujan, apakah instalasi listrik memiliki pengaman, apakah akses kursi roda memungkinkan untuk ruang-ruang kunci. Pengawasan juga dapat melibatkan dinas teknis daerah. Kunci utamanya adalah keterbukaan: saat warga bisa melihat progres, mereka lebih mudah ikut menjaga kualitas. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah bangunan jadi? Perawatan menjadi bab berikutnya. Tanpa rutinitas perawatan, bangunan baru bisa cepat turun kelas.

Konteks target hingga 2029—bahwa seluruh sekolah di Indonesia ditargetkan direvitalisasi secara bertahap—membuat mutu semakin penting. Jika kualitas buruk, maka program justru menciptakan beban baru di tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, bila kualitas kuat, sekolah yang sudah direvitalisasi menjadi “pulau stabilitas” yang menginspirasi sekolah lain dan memberi bukti bahwa kebijakan bekerja. Dalam kisah Bu Rini, misalnya, perubahan paling terasa bukan pada cat dinding, tetapi pada ruang kelas yang kering saat hujan, toilet yang tidak lagi bau, dan guru yang bisa mengajar tanpa memindahkan meja ketika air masuk. Bukankah itu definisi paling konkret dari Pemulihan Sekolah?

Karena revitalisasi juga memengaruhi ekonomi lokal, mutu dan kecepatan sebaiknya tidak dipertentangkan. Tukang lokal bisa menghasilkan kualitas tinggi bila diberi gambar kerja yang jelas dan pengawasan yang konsisten. Dengan standar yang tepat, Pembangunan Sekolah tidak hanya mengejar target kuantitatif, tetapi menanam investasi sosial jangka panjang: ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan membangun masa depan. Insight akhirnya: keberhasilan Target 2026 akan dinilai dari satu hal yang sederhana—apakah anak datang ke sekolah dengan rasa aman dan pulang membawa harapan.