Serangan Udara Saudi di Yaman: Implikasi Regional dan Reaksi Internasional

Di pesisir Mukalla, asap yang sempat membumbung dari area militer dan pelabuhan pada akhir Desember hingga awal Januari mengubah cara banyak pihak membaca perang Yaman. Selama bertahun-tahun, publik dunia mengenal garis besar konflik sebagai pertarungan koalisi pimpinan Saudi melawan Houthi di utara. Namun rangkaian Serangan Udara yang menyasar posisi Dewan Transisi Selatan (STC) di Hadramaut dan sekitar Pelabuhan Mukalla—wilayah yang selama ini dianggap “belakang layar” dari perebutan Sanaa—membuka cerita baru: perpecahan dalam kubu anti-Houthi sendiri. Ketika Riyadh menuduh ada aliran senjata melalui kapal dari Fujairah, Abu Dhabi membantah, tetapi juga menyuarakan seruan “menahan diri” dan kemudian menyatakan rencana penarikan sisa pasukan. Di sisi lain, STC memperkeras agenda pemisahan dengan menerbitkan rancangan konstitusi “Negara Arab Selatan”. Di medan yang sama, pemerintah Yaman yang diakui internasional mengerakkan pasukan untuk merebut kembali gurun, lembah, hingga pesisir Hadramaut. Di atas semua itu, PBB mengingatkan agar pelabuhan dan infrastruktur sipil tidak dijadikan korban, karena tiap gangguan logistik mengancam rantai pasok kemanusiaan. Pertanyaannya bergeser: apakah ini sekadar episode taktis, atau titik balik yang mengubah arsitektur keamanan Laut Merah dan Teluk Aden?

• Serangan Udara Saudi di Hadramaut dan Mukalla menandai pergeseran: sasaran bukan hanya Houthi, tetapi juga faksi separatis STC.
• Tuduhan Riyadh tentang jalur pasokan senjata dari UEA memperlebar retak aliansi Teluk yang selama ini terlihat solid.
• Hadramaut dan Al-Mahra menjadi pusat sengketa karena posisi perbatasan, sumber daya, dan akses pelabuhan.
• STC merilis konstitusi sementara “Negara Arab Selatan”, meningkatkan ketegangan Politik di selatan.
• Reaksi Internasional menyorot perlindungan warga sipil, stabilitas pelabuhan, dan dampak pada jalur pelayaran Laut Merah.

Serangan Udara Saudi di Mukalla dan Hadramaut: Kronologi, Sasaran, dan Logika Militer

Rangkaian serangan pada penghujung Desember hingga 2–3 Januari memperlihatkan pola yang tidak lazim: operasi udara Militer Saudi diarahkan ke wilayah yang dikuasai STC, aktor yang sebelumnya diposisikan—setidaknya secara formal—sebagai bagian dari payung anti-Houthi. Di al-Khashaa, Hadramaut, serangan yang dilaporkan menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai lebih dari 20 lainnya dibaca STC sebagai penargetan langsung terhadap posisi mereka. Ketika serangan kemudian menyentuh area Mukalla dan pelabuhannya, pesan strategisnya menjadi lebih tegas: Riyadh ingin membekukan fakta lapangan yang dibangun melalui manuver cepat STC sejak awal Desember.

Bila dilihat dari kacamata operasi udara, memilih Hadramaut sebagai panggung utama mengandung kalkulasi Keamanan perbatasan. Hadramaut berbatasan langsung dengan wilayah Saudi dan menjadi koridor yang dapat menghubungkan pesisir ke area gurun. Untuk Saudi, perubahan penguasaan oleh aktor bersenjata yang dekat dengan kekuatan regional lain menciptakan risiko penyelundupan, infiltrasi, dan pelemahan kendali negara Yaman di kawasan penyangga. Karena itu, serangan udara “terbatas” yang diklaim menarget senjata dan kendaraan tempur adalah cara cepat untuk menekan logistik dan moral tanpa harus menggelar operasi darat besar yang mahal secara politik.

Riyadh juga menautkan operasi ini pada isu pelacakan kapal dan aktivitas bongkar muat yang dianggap mencurigakan. Narasi “alat pelacak dimatikan” dan “kendaraan tempur diturunkan” mengubah serangan dari sekadar duel internal menjadi isu stabilitas pelabuhan. Bagi publik Saudi, argumen ini memosisikan operasi sebagai tindakan defensif. Bagi STC, justru memperkuat klaim bahwa mereka sedang “dihalangi” ketika mengonsolidasikan selatan. Lalu, bagi warga Mukalla yang mengandalkan pelabuhan sebagai urat nadi pangan dan barang pokok, serangan apa pun—meski disebut presisi—terasa sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Agar gambaran ini lebih konkret, bayangkan “Salim”, seorang pemilik usaha logistik kecil di Mukalla yang mengelola pengangkutan tepung, solar, dan obat. Ketika pelabuhan terganggu beberapa jam saja, biaya sewa truk naik, pengiriman tertahan, dan pedagang meminta jaminan keamanan ekstra. Di kota pelabuhan, rumor sering bergerak lebih cepat daripada pernyataan resmi. Ketidakpastian itulah yang membuat setiap Serangan Udara beresonansi jauh melampaui radius ledakan.

Di tengah pertarungan narasi, rujukan tentang stabilitas Hadramaut kerap dipakai untuk membaca eskalasi ini sebagai “perang peta kendali”, bukan sekadar insiden. Salah satu pembacaan yang banyak dikutip media lokal membahas pentingnya wilayah ini bagi keseimbangan kekuatan; lihat misalnya analisis stabilitas Hadhramaut di Yaman yang menekankan dampak domino ketika provinsi terluas itu goyah.

Yang membuat episode ini kian sensitif adalah tumpang tindih target: infrastruktur pelabuhan berada dekat aktivitas sipil, sementara gudang dan kendaraan militer bisa tersebar dalam kawasan yang sama. Karena itu, peringatan PBB agar pihak bertikai melindungi pelabuhan bukan formalitas. Ini menyentuh dimensi kemanusiaan yang sering terlupakan saat perdebatan fokus pada siapa memasok senjata dan siapa menguasai distrik. Dengan konteks ini, pembahasan berikutnya mengarah ke “mengapa Hadramaut”, bukan sekadar “apa yang dibom”.

Hadramaut sebagai Titik Kunci Konflik Yaman: Sumber Daya, Identitas, dan Keamanan Perbatasan Saudi

Hadramaut bukan hanya provinsi terbesar; ia juga simbol dan aset. Secara geografis, wilayah ini meliputi area gurun, lembah, hingga pesisir yang menghadap jalur strategis Teluk Aden. Secara ekonomi, ia menyimpan sumber daya—terutama minyak—yang dalam situasi negara rapuh menjadi penentu “siapa membayar gaji” dan “siapa mengontrol patronase”. Secara historis-kultural, Hadramaut memiliki jejaring diaspora dan hubungan genealogis yang sering disebut terkait keluarga-keluarga elit di kawasan Teluk, termasuk di Saudi. Kombinasi ini membuat setiap perubahan kontrol di Hadramaut memiliki bobot ganda: praktis dan simbolik.

Di lapangan, perebutan Hadramaut dan Al-Mahra oleh STC pada awal Desember menciptakan realitas baru: dua provinsi yang menempel pada perbatasan Saudi dan menghampar luas tiba-tiba berada di bawah otoritas kelompok separatis. Dari perspektif Riyadh, ini adalah skenario yang sulit diterima. Saudi selama ini menekankan keutuhan negara Yaman—bukan semata idealisme, melainkan karena negara yang terfragmentasi dapat menjadi ruang hidup bagi milisi yang bersaing, ekonomi bayangan, dan perbatasan yang “berpori”. Dalam kalkulasi Keamanan, ancaman terbesar bukan hanya peluru yang datang hari ini, tetapi struktur kekuasaan yang membuat ancaman itu bisa berulang tanpa mekanisme pencegahan.

Untuk memahami sensitivitasnya, perhatikan bagaimana perbatasan bekerja dalam perang modern. Di kawasan gurun, patroli dan pos kontrol tidak selalu efektif bila jaringan lokal—suku, pedagang, atau kelompok bersenjata—membangun jalur alternatif. Jika STC menguasai titik-titik kunci, mereka bisa memengaruhi arus barang dan orang, termasuk yang “legal” maupun “tak tercatat”. Bagi Saudi, ketidakpastian ini menambah beban keamanan domestik: dari risiko penyelundupan senjata hingga migrasi yang tak terkelola. Tidak heran bila serangan udara dibaca sebagai “pesan batas” agar tidak ada perubahan sepihak pada peta kendali.

Di sisi lain, bagi STC, Hadramaut adalah batu loncatan menuju negara selatan. Narasi mereka mengakar pada sejarah pemisahan Yaman Selatan (1967–1990). Mengibarkan bendera lama bukan sekadar nostalgia; itu sinyal legitimasi politik. Ketika mereka mengatakan mengamankan wilayah, itu juga penguatan klaim bahwa mereka mampu mengelola pelabuhan, ladang minyak, dan keamanan lokal. Di sinilah Konflik kepentingan menjadi telanjang: “keutuhan negara” versus “hak menentukan nasib sendiri” yang dikemas dalam bahasa tata kelola dan stabilitas.

Ketegangan itu semakin terasa ketika aktor-aktor lokal pro-pemerintah mengumumkan perebutan lokasi militer dari STC dan menyerukan warga menjauh dari area rawan. Ajakan gubernur untuk melindungi aset publik dan pribadi menunjukkan bahwa pertarungan bukan hanya antar elite, tetapi juga merembes ke urusan warga: rumah, toko, gudang, bahkan fasilitas air. Dalam konteks itu, pembacaan lebih luas tentang eskalasi—dari serangan hingga negosiasi—sering diangkat untuk menilai apakah jalur dialog masih realistis; salah satunya dibahas dalam liputan konflik Yaman antara serangan dan negosiasi.

Hadramaut pada akhirnya adalah cermin dilema: jika dibiarkan, ia bisa menjadi fondasi negara selatan versi STC; jika dipaksakan kembali, ia berisiko menjadi ladang perlawanan baru. Insight kuncinya: siapa pun yang menguasai Hadramaut tidak otomatis menang, tetapi ia mengendalikan tuas yang membuat pihak lain sulit bernapas.

Sesudah memahami mengapa Hadramaut begitu menentukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana retaknya hubungan Saudi–UEA terbentuk—dan mengapa ia meledak tepat saat STC bergerak cepat di lapangan.

Retaknya Poros Saudi–UEA: Perbedaan Strategi Militer, Kepentingan Pelabuhan, dan Pertarungan Pengaruh

Retaknya hubungan Saudi dan UEA di Yaman bukan peristiwa yang muncul dari ruang hampa. Sejak intervensi 2015, keduanya berbagi musuh utama, tetapi tidak sepenuhnya berbagi desain akhir. Saudi cenderung mengandalkan kekuatan udara dan diplomasi untuk menopang pemerintah Yaman yang diakui internasional serta menjaga keutuhan negara. UEA, sementara itu, membangun pengaruh lewat jaringan pasukan darat lokal, terutama di selatan dan pesisir, dengan fokus pada stabilitas pelabuhan, jalur maritim, serta operasi kontra-terorisme. Dua strategi ini bisa berjalan beriringan saat tujuan masih kabur; mereka mulai berbenturan ketika peta kendali menjadi konkret.

Titik pentingnya adalah muncul dan menguatnya STC sejak 2018, termasuk perebutan Aden yang memperlihatkan bahwa agenda pemisahan bukan sekadar wacana. Di banyak wilayah selatan, STC memosisikan diri sebagai representasi aspirasi lokal. Namun bagi Riyadh, memperkuat kelompok separatis berarti mengurangi peluang terbentuknya otoritas pusat yang mampu menandatangani dan menegakkan perjanjian keamanan perbatasan. Ketika STC kemudian mengambil Hadramaut dan Al-Mahra, ketegangan yang sebelumnya dapat “dikelola” berubah menjadi konfrontasi terbuka.

Tuduhan Riyadh bahwa ada pengiriman senjata dari UEA ke Mukalla memperuncing krisis. Abu Dhabi membantah pengiriman senjata, mengakui pengiriman kendaraan untuk pasukan mereka, dan menekankan bahwa Saudi sudah mengetahui pengiriman tersebut. Di level komunikasi politik, bantahan semacam itu bukan sekadar soal fakta, tetapi soal status: siapa yang berhak menentukan apa yang sah di wilayah operasi bersama. Saat salah satu pihak merasa dilewati, kepercayaan runtuh cepat.

Di lapangan, perbedaan kepentingan dapat dilihat dari cara masing-masing memandang pelabuhan. Untuk UEA, pengaruh di pelabuhan selatan dan pesisir memiliki nilai ekonomi dan geopolitik—terutama saat rute Laut Merah dan Teluk Aden terus menjadi sorotan akibat gangguan keamanan maritim. Untuk Saudi, pelabuhan dan jalur pasok harus berada dalam kerangka negara Yaman yang utuh agar tidak menjadi pintu masuk kekuatan rival. Dua logika ini bisa koeksis jika ada mekanisme koordinasi kuat. Saat mekanisme itu melemah, pelabuhan berubah dari aset bersama menjadi titik benturan.

Dalam perspektif teori hubungan internasional, banyak analis menjelaskan episode ini melalui “security dilemma” dan “spiral model” Robert Jervis: tindakan yang dianggap defensif oleh satu pihak dinilai ofensif oleh pihak lain, memicu respons yang memperburuk rasa tidak aman bersama. Penguatan STC di Hadramaut dapat dianggap defensif oleh mereka (mengamankan selatan), tetapi dibaca Saudi sebagai ancaman perbatasan. Serangan udara Saudi dimaknai sebagai penegakan keamanan, tetapi diterjemahkan STC sebagai agresi yang menguatkan alasan pemisahan. Spiralnya menjadi jelas: ketakutan melahirkan aksi, aksi menciptakan ketakutan baru.

Untuk memetakan aktor dan kepentingan secara ringkas, tabel berikut menyorot bagaimana satu episode Konflik bisa memiliki banyak lapisan tujuan.

Episode ini juga memperketat persaingan Saudi–UEA di ranah ekonomi dan politik kawasan, termasuk di seputar Laut Merah. Saat dua negara bertetangga bersaing, Yaman menjadi cermin sekaligus medan uji. Insight akhirnya: aliansi yang dibangun di atas musuh bersama akan rapuh ketika pertanyaan “pasca-musuh” mulai dijawab dengan peta yang berbeda.

Jika retak aliansi adalah sisi regionalnya, maka eskalasi ini juga punya dimensi global: bagaimana dunia menilai serangan ke pelabuhan, bagaimana akses bantuan dijaga, dan bagaimana negara-negara besar membaca dampaknya pada jalur pelayaran.

Reaksi Internasional terhadap Serangan Udara di Yaman: PBB, Jalur Kemanusiaan, dan Keamanan Maritim

Reaksi Internasional terhadap serangan di Mukalla dan Hadramaut terutama berputar pada dua isu: perlindungan warga sipil dan keamanan infrastruktur yang menopang bantuan. Ketika juru bicara kemanusiaan PBB menegaskan agar pelabuhan dilindungi, yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan dermaga, tetapi seluruh ekosistem distribusi. Yaman sudah lama berada dalam status krisis, dan gangguan kecil pada pelabuhan dapat membuat harga pangan melonjak di pasar lokal, memperlambat distribusi obat, serta mengacaukan rencana organisasi kemanusiaan yang bergantung pada jadwal kapal.

Dalam praktiknya, pernyataan PBB berfungsi sebagai “rem normatif” yang berusaha mengikat semua pihak pada hukum humaniter. Namun rem ini sering kalah oleh logika militer: jika pelabuhan diduga menjadi jalur masuk kendaraan tempur, maka ia dianggap titik strategis. Di sinilah muncul dilema klasik. Apakah mungkin memisahkan target militer dari realitas pelabuhan yang menjadi nadi sipil? Di kota seperti Mukalla, aktivitas logistik, pergudangan, dan akses jalan kerap bercampur; membatasi dampak samping membutuhkan intelijen yang sangat presisi dan komando yang disiplin.

Dunia juga membaca eskalasi selatan Yaman dengan kacamata keamanan maritim. Serangan Houthi terhadap ratusan kapal di koridor Laut Merah dalam beberapa tahun terakhir telah mengganggu pelayaran regional. Ketika kubu anti-Houthi sendiri terbelah, kekhawatiran meningkat: apakah perpecahan ini akan memperluas ruang gerak kelompok bersenjata lain, memperburuk ketidakpastian asuransi pelayaran, dan menaikkan biaya logistik global? Pertanyaan semacam ini membuat negara-negara yang bergantung pada rute Laut Merah—dari pemasok energi hingga importir komoditas—lebih sensitif terhadap setiap percikan konflik di pesisir Yaman.

Respon negara besar sering tidak selalu diungkap dalam satu pernyataan tegas, melainkan melalui serangkaian sinyal: seruan menahan diri, dukungan pada proses diplomatik, dan penekanan pada akses bantuan. Dalam konteks ini, eskalasi Saudi–STC yang menyeret UEA sebagai isu pasokan memperluas spektrum aktor yang harus menghitung ulang. Bagi sebagian pihak, yang paling mengkhawatirkan bukan siapa yang benar dalam tuduhan, melainkan preseden: jika pelabuhan-pelabuhan selatan menjadi arena saling serang antar sekutu, jalur bantuan dan perdagangan akan semakin rapuh.

Untuk menggambarkan dampak kemanusiaan yang sering abstrak, kembali ke kisah “Salim” di Mukalla. Ketika ada peringatan keamanan, lembaga bantuan menunda pengiriman, pemasok meminta premi risiko, dan pedagang kecil menahan stok. Dalam beberapa hari, keluarga yang hidup dari upah harian merasakan tekanannya. Di ruang publik, frustrasi ini dapat berubah menjadi dukungan pada aktor yang menjanjikan ketertiban—siapa pun itu. Artinya, setiap gangguan pelabuhan bukan hanya krisis logistik, tetapi juga pemicu perubahan loyalitas politik di tingkat akar rumput.

Ada pula dimensi legitimasi. STC melalui saluran medianya menuduh serangan terhadap pelabuhan dan infrastruktur sipil sebagai “eskalasi tidak beralasan” dan mengklaim hal itu justru memperkuat tuntutan deklarasi negara. Narasi semacam ini dirancang untuk audiens internasional: menampilkan diri sebagai pihak yang “dizalimi” agar memperoleh simpati. Sementara itu, Saudi menekankan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah eskalasi yang mengancam perdamaian. Pertarungan opini global akhirnya menjadi bagian dari medan tempur.

Insight penutupnya jelas: ketika pelabuhan menjadi sasaran dalam konflik internal kubu anti-Houthi, dunia tidak hanya melihat Yaman sebagai perang saudara, tetapi sebagai titik lemah sistem logistik dan keamanan maritim yang lebih luas.

Sesudah melihat reaksi global, bagian berikutnya mengulas bagaimana manuver politik—forum Riyadh, langkah PLC, dan deklarasi STC—menciptakan jalur konflik baru yang tak selalu bisa diselesaikan oleh kekuatan udara.

Deklarasi “Negara Arab Selatan” dan Manuver Politik Riyadh: Arah Baru Konflik di Yaman Selatan

Ketika STC mengumumkan konstitusi sementara yang berlaku dua tahun sebelum referendum, mereka tidak sekadar membuat dokumen. Mereka sedang membangun “arsitektur legitimasi” untuk mengubah kemenangan teritorial menjadi proyek negara. Dokumen puluhan pasal yang memproklamasikan “Negara Arab Selatan” dengan rujukan wilayah bekas Republik Demokratik Rakyat Yaman (1967–1990) adalah sinyal kepada pendukung lokal bahwa agenda pemisahan memiliki peta jalan. Ini juga sinyal ke aktor regional: STC siap menegosiasikan status selatan bukan lagi sebagai faksi, melainkan sebagai entitas.

Bagi pemerintah Yaman yang diakui internasional, respons penolakan adalah hal yang dapat diprediksi karena menyangkut fondasi negara. Namun tantangannya bukan pada pernyataan, melainkan pada kapasitas menegakkan otoritas. Ketika pasukan pro-pemerintah seperti Pasukan Perisai Nasional bergerak menguasai gurun dan lembah Hadramaut, mereka sedang mencoba membangun fakta tandingan: negara pusat masih punya instrumen. Di saat bersamaan, imbauan untuk menghentikan penjarahan dan melindungi aset publik menunjukkan bahwa kontrol keamanan di lapangan mudah terurai saat beberapa aktor bersenjata beroperasi di ruang yang sama.

Arab Saudi lalu memainkan kartu Politik yang berbeda: mengundang faksi-faksi selatan ke forum di Riyadh untuk menyusun “visi komprehensif” bagi solusi masalah selatan. Ketua PLC Rashad al-Alimi turut mengundang tokoh-tokoh selatan dengan menekankan “keadilan” namun menolak solusi sepihak. Secara taktik, ini adalah upaya mengambil alih kemudi proses politik: bukan membiarkan STC mendikte, tetapi mengurung perdebatan dalam kerangka yang dikendalikan Riyadh.

Masalahnya, undangan dialog yang muncul di bawah bayang-bayang Serangan Udara mudah terbaca sebagai tekanan, bukan kompromi. STC dapat menilai forum itu sebagai cara melemahkan posisi tawar setelah mereka bergerak cepat di Hadramaut dan Al-Mahra. Sementara faksi selatan lain mungkin melihat kesempatan untuk menyeimbangkan dominasi STC. Dalam negosiasi multipihak, “siapa yang duduk di meja” sering menentukan hasil lebih daripada isi agenda. Karena itu, Riyadh tampaknya ingin memastikan keragaman representasi selatan agar tidak ada satu aktor yang bisa mengklaim mandat penuh.

Di level masyarakat, deklarasi negara selatan memunculkan reaksi berlapis. Ada yang menganggapnya jawaban atas rasa terpinggirkan, ada pula yang khawatir fragmentasi hanya menciptakan perang baru antar kelompok selatan sendiri. Pertanyaan retorisnya: jika referendum benar-benar terjadi, siapa yang menjamin batas wilayah, pembagian pendapatan minyak, dan status pelabuhan? Dalam konteks negara rapuh, pertanyaan teknis semacam itu sering menjadi pemicu konflik bersenjata, bukan perdebatan parlemen.

Untuk memperjelas arena pertarungan politik yang terbuka, berikut daftar isu yang biasanya menjadi bahan tarik-menarik dalam “masalah selatan” dan mengapa masing-masing sensitif:

• Status Aden dan Mukalla: siapa mengelola pelabuhan, bea cukai, dan keamanan kota akan menentukan sumber pendapatan.
• Pendapatan minyak Hadramaut: pembagian royalti dan kontrol ladang menjadi jantung perebutan patronase dan gaji aparat.
• Integrasi pasukan: apakah milisi lokal dilebur ke tentara nasional, atau tetap menjadi pasukan paralel yang loyal ke elite tertentu.
• Desain referendum: siapa pemilih sah, bagaimana pengawasan, dan apa jaminan keamanan pada hari pemungutan suara.
• Hubungan eksternal: sejauh mana aktor regional boleh menjadi penjamin, sekaligus apa batas campur tangan mereka.

Pada akhirnya, konflik selatan bukan hanya soal bendera, melainkan soal institusi. Jika Saudi ingin stabilitas perbatasan, ia perlu mitra pemerintahan yang dapat memerintah, bukan sekadar berperang. Jika STC ingin negara, ia perlu legitimasi yang lebih luas daripada kemenangan cepat. Insight akhirnya: di Yaman selatan, pertanyaan “siapa memegang senjata” kini bersaing dengan pertanyaan “siapa memegang prosedur”.